NTT PUSARAN ONLINE-Pemerintah bersama tim gabungan terus melakukan penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Hingga 22 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi lebih dari 5.000 gempa susulan. Jumlah warga terpaksa mengungsi mencapai 150.576 jiwa di berbagai titik lokasi.
Penanganan bencana ini melibatkan 5.832 personel TNI, 238 personel Polri, serta 903 relawan dari 104 organisasi. Seluruh tim disebar untuk membantu evakuasi, pelayanan, dan rehabilitasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan penetapan status darurat untuk mempercepat pergerakan bantuan lintas kementerian dan lembaga ke area terdampak bencana secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” kata Letjen TNI Suharyanto, Minggu (16/8/2026).
BNPB membentuk Posko Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Keberadaan posko ini memperkuat efektivitas koordinasi lapangan di wilayah Flores barat dan timur.
Sektor kelistrikan di Flores bagian timur dan barat telah pulih 100 persen per 21 Agustus 2026. Sebanyak 3.478 gardu distribusi dan 59 penyulang kembali menyala.
Jaringan telekomunikasi membaik setelah 735 site provider difungsikan kembali. Sementara perbaikan jaringan kabel serat optik bawah laut ruas Ende-Tente masih terus berjalan di lapangan.
Akses transportasi darat mulai terbuka setelah sembilan ruas jalan nasional kembali fungsional. Tim berhasil membersihkan 64 titik longsoran serta menangani lima titik patahan jalan.
Jalur utama penghubung Ende dan Nagekeo kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Pembukaan jalur ini memperlancar arus mobilitas warga serta percepatan penyerahan bantuan logistik.
Pengiriman bantuan logistik terus mengalir dari Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma. Pada 19 Agustus 2026, sebanyak 198 ton bantuan diterbangkan dalam 14 sorti.
Bantuan pangan dan nonpangan yang dikirim meliputi sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, matras, selimut, genset, hygiene kit, hingga peralatan pemurni air bersih.
Akumulasi bantuan lewat pesawat TNI AU periode 15-19 Agustus mencapai 251 ton via 19 sorti. Bantuan Dana Siap Pakai BNPB via kargo komersial mencapai 345 ton via 23 sorti.
Sektor pelayanan medis diperkuat dengan hadirnya KRI dr. Suharso-990 di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai. Kapal ini memiliki fasilitas bedah besar dan ruang rawat inap kapasitas 75 pasien.
Layanan kesehatan warga terdampak juga didukung rumah sakit lapangan di beberapa lokasi. KRI Ksatria Airlangga turut memberikan bantuan medis terapung di wilayah Manggarai Timur.
Kementerian Sosial mendirikan tiga dapur umum di Mano, Pota, dan Dampek, Manggarai Timur. Fasilitas ini memproduksi 6.000 bungkus makanan siap saji per hari.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama penanganan bencana.
“Pada penanganan bencana di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu hal yang penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan bantuan logistik dan membangun dapur umum,” kata Saifullah Yusuf.
Data kerusakan BNPB per 21 Agustus mencatat 45.006 rumah warga rusak, terdiri dari 17.175 rusak berat, 9.818 rusak sedang, dan 18.013 rusak ringan.
Dampak bencana pada sektor pendidikan mencakup kerusakan 1.378 bangunan sekolah. Bencana ini memengaruhi fasilitas belajar bagi 177.678 siswa serta 21.166 tenaga pengajar.
Pemerintah Daerah NTT mengintegrasikan data kerusakan sektoral dan wilayah ke basis data geospasial. Pengumpulan data memanfaatkan teknologi pemetaan udara menggunakan drone untuk mempercepat validasi.
Area Manager SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae menekankan pentingnya akurasi pendataan lapangan.
“Melakukan penilaian, verifikasi, dan validasi kerusakan untuk skala dampak seperti di Flores dalam waktu 90 hari itu tidak mudah,” kata Silvia Fanggidae.
Plt. Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT Teresia M. Florensia menyebut data akurat menjadi kunci utama mengawal pemulihan dan membuka akses pembiayaan rekonstruksi dari pemerintah pusat.
“Kita harus mengawal agar pemulihan berjalan baik, dan di sinilah data menjadi sangat penting,” kata Teresia M. Florensia.
BPBD NTT mengestimasi kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp2,59 triliun berdasarkan data pemetaan awal September 2026.***
