Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta beberapa Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT lainnya mengikuti Rapat melalui Zoom Meeting bersama Tim Evaluasi Eksternal dari Kementrian PANRB RI dan Universitas Indonesia terkait Penilaian Interview SPBE (tahap keempat). Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Palapa, tepatnya pada hari Rabu (13/09/23).
Dalam interview dan penilaian tahap keempat ini, membahas dan mengklarifikasi 47 indikator yang perlu dipertanggungjawabkan kepada Tim Assesor Eksternal. Sebelum memasuki tahap keempat, sebelumnya sudah melalui tahapan sosialisai, penilaian mandiri, dan penilaian dokumen. Setelah melewati tahap keempat ini, masih ada tahapan yang perlu dilalui yakni, penilaian visitasi dan tahap pelaporan.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Bapak Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H dan diikuti oleh para Kepala Bidang dan staf serta perwakilan perangkat daerah seperti dari BAKEUDA, BPAD, Biro PBJ, ITDA, RSUD WZ. JOHANES, BKD, Biro Organisasi, DISARPUS, BAPELITBANGDA & PIKP, Biro Hukum, DPMPTSP, BPSP MD, dan beberapa perangkat daerah terkait lainnya. Hadir juga secara virtual Tim Assesor SPBE dari KemenPan-RB.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Bapak Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H didampingi oleh Kabid Layanan e-Government Bapak. Frans F.G. Bessie ST.MM dalam sambutan sekaligus membuka rapat evaluasi ini menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada tahun sebelumnya menduduki peringkat keempat evaluasi penilaian SPBE Provinsi dengan perolehan nilai 3,35. Dan ia juga mengharapkan agar perlu adanya kerja sama dan kolaborasi dari setiap perangkat daerah, karena setiap data dukung dan capaian indikator menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut terdapat beberapa catatan penting yang diberikan oleh Tim Asesor Eksternal dalam hal ini KemenPan-RB yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Dari 47 indikator yang diuji, ada 11 poin indikator yang masih diperlukan lagi data tambahan dan klarifkasi.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kominfo akan menindaklanjuti hasil klarifikasi tersebut berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk untuk pemenuhan indikator-indikator yang membutuhkan penjelasan tambahan. Juga dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait dengan program tematik Presiden, maka Pemerintah Provinsi akan memasukkan program-program tersebut dalam indikator 46-47.(fia/rls)
